Jual Milagros disini


Menakar Kesuksesan Program Guru Garis Depan Di Kalbar

Opini Asep Haryono

Program Guru Garis Depan (GGD) adalah salah satu program dari Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktoral Jendral pendidikan yang masih bekerja keras menanggulangi kebutuhan guru di tempat 3T yaitu terluar, terpencil, dan Terdepan yang sudah diresmikan oleh Menteri Anies Baswedan pada bulan Mei 2015 yang lalu.

Guru Garis Depan harus mau ditempatkan di daerah daerah terpencil dan dimanapun berada dan sebagai konsekuensi logis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kelak mereka para guru program Guru Garis Depan ini akan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).


BELAJAR : Peran Guru Garis Depan (GGD) akan menjawab kebutuhan akan tenaga pendidik di daerah terpencil.   Foto Asep Haryono
BELAJAR : Peran Guru Garis Depan (GGD) akan menjawab kebutuhan akan tenaga pendidik di daerah terpencil.   Foto Asep Haryono

Seperti apakah gambaran daerah lokasi penugasan para Guru peserta program Guru Garis Depan (GGD) di provinsi Kalimantan Barat? Provinsi Kalimantan Barat yang luas memang masih membutuhkan ribuan guru, dan penempatan Guru Garis Depan (GGD) ini bisa menjadi salah satu solusi kekurangan guru terutama di daerah daerah yang termasuk dalam katagori 3T (Terluar, Terpencil Dan Terdepan) itu tadi.

Masih banyak wilayah di provinsi Kalimantan Barat ini yang masih terbatas (jika tidak mau disebut tertinggal) akses baik sarana maupun prasarananya. Gambaran daerah lokasi terpencil, tertinggal dan terluar ini memang sangat jauh dari gambaran layak atau ideal  lokasi daerah penempatan guru di pelosok atau dipedalaman. 

Jangan membayangkan adanya sarana dan prasarana standar desa yang sudah dianggap maju dimana sarana transportasi  yang licin semulus jalan tol, fasilitas telekomunikasi, Listrik, dan lain gambaran ideal lainnya Daerah lokasi penempatan para Guru Garis Depan (GGD) ini benar benar terpencil dan sangat jauh berbeda dari masyarakat kota.

Padahal guru masih sangat langka dan benar benar sangt dibutuhkan di daerah daerah terpencll tersebut, Pendidikan untuk anak-anak masih minim dan dalam hal ini kebutuhan guru sudah sangat mendesak.

Pemerintah tentu sudah banyak mendengarkan aspirasi para pendidikan alumni program Guru Garis Depan (GGD) ini. Oleh karena itu Pemerintah sangat memahami kebutuhan dasar dan masa depan para peserta program Guru Garis Depan (GGD) yang salah satunya adalah memberikan pemberkasan NIK sehingga yang bersangkutan akan menjadi sah diangkat statusnya menjadi seorang aparatur negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) .

Dalam prakteknya khusus untuk penempatan Guru Garis Depan (GGD) di provinsi Kalimantan Barat telah menimbulkan pro dan kontra. Bahkan Gubenur Kalimantan Barat, Cornelis, menolak program Guru Garis Depan (GGD) karena pola rekrutmen yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dimana pemerintah provinsi tidak ikut dilibatkan

Hal ini ditambah lagi adanya beberapa Guru Garis Depan (GGD) yang memutuskan untuk mengundurkan diri karena alasan lokasi penempatan tugasnya yang benar benar diluar gambaran perkiraan mereka. Padahal secara logika saja para peserta calon Guru Garis Depan (GGD) itu seharusnya sudah memiliki gambaran seperti apa lokasi penempatan mereka yang "Terluar, Terpencil dan Terdepan" sehingga (seharusnya) mereka sudah siap mental untuk itu.



Bukan  Isu Putra Daerah

"Buka kesempatan kepada putra daerah untuk bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) apa pun namanya seperti Guru Garis Depan" kata Jarot Winarno, Bupati Sintang yang dikutip di halaman pertama Koran Tribun Pontianak edisi hari Minggu 15 Oktober 2017 lalu.  Persoalan Guru Garis Depan (GGD) ini komplek dan tidak bisa dilihat dari sudut secara parsial saja.  Dan isu Putra Daerah yang berhembus kuat belakangan ini tidak serta merta mematahkan tekad Pemerintah untuk tidak melanjutkan program Guru Garis Depan (GGD) ini.

Hal ini dikarenakan secara ekonomis atau secara finansial program Guru Garis Depan (GGD) ini tidak merugikan pemerintah daerah para Guru Garis Depan (GGD) ditempatkan.  Gaji, dan Tunjangan para Guru Garis Depan (GGD) ini semuanya berasal dari Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab dan tidak dibebankan kepada pemerintah daerah.  Semua anggaran Gaji dan Tunjangan para Guru Garis Depan (GGD) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah Daerah boleh saja tidak suka adanya penempatan Guru Garis Depan (GGD) di provinsinya.  Pemerintah Daerah boleh saja tidak suka dengan pola rekrutmen yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat selaku penanggung jawab pelaksanaan program Guru Garis Depan (GGD) ini.  Namun para Guru Garis Depan (GGD) ini SAH dalam menjalankan tugasnya karena dikuatkan dengan surat keputusan dari pemerintah melalui 
 Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktoral Jendral pendidikan. 

Suka atau tidak Suka terhadap program Guru Garis Depan (GGD) itu hak politik anda, tetapi kalau sudah urusan SAH atau Tidak SAH itu sudah menyangkut persoalan HUKUM karena para Guru Garis Depan (GGD) itu memiiki surat keputusan (SK) 
 Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (NIP CPNS) Guru Garis Depan, 

Seperti yang dilansir oleh Kantor Berita Antara menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah menetapkan Surat Keputusan (SK) dan Nomor Induk Pegawai Calon Pegawai Negeri Sipil (NIP CPNS) bagi 2.806 Guru Garis Depan, dengan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 Agustus 2017.

Selain itu proses pendaftaran guru Garis Depan sebagai salah satu Pendaftaran CPNS Khusus Guru harus memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) antara lain :

  • Seorang yang mau mendaftar menjadi Guru Garis Depan dipersyaratkan adalah lulusan dari LPTK
  • Sudah mengikuti program seleksi SM-3T selama setahun dan mengikuti tes Admistrasi, wawancara, prakondisi dan lainnya
  • Mengabdi selama satu tahun ditempat 3 T 
  • Setelah mengabdi ditempat 3 T, Harus mengikuti Program Profesi Guru (PPG) Pasca SM-3t Selama 1 tahun diasramakan .
  • Mendapatkan sertifikat pendidikan dan juga ikut test UTL dan UTN
  • Melakukan Test CPNS untuk Formasi Khusus SM-3T, Jika lolos seleski maka akan dinobatkan sebagai salah satu Guru Garis Depan yang akan bersetatus CPNS dengan gaji sampai dengan 4 jutaan.


yang menjadi pertanyaan di sini adalah apakah para lulusan Sarjana Kependidikan di provinsi Kalimantan Barat ini sudah memenuhi syarat dan ketentuan mendaftar sebagai Guru Garis Depan (GGD) yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN)?.  Mengapa program Guru Garis Depan (GGD) ini ditolak oleh pemerintah daerah Kalimantan Barat?  Bukankah para Guru Garis Depan (GGD) ini digaji oleh APBN dan tidak mengganggu penggajian mereka di sekolah? Program Guru Garis Depan (GGD) itu kewenangan Pusat.  Jadi diimana letak kerugiannya?

Program Guru Garis Depan (GGD) ini benar benar sebuah Dilema bagi provinsi Kalimantan Barat.  Genderang penolakan program Guru Gari Depan (GGD) sudah ditabuh dan gelombang penolakan dan aksi demo menolak program Guru Garis Depan (GGD) sudah nyaring terdengar.  Bahkan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya yang dikutip portal berita Tribun Pontianak menyebutkan banyaknya para peserta Guru Garis Depan (GGD) ini adalah mereka yang tidak tahu detail lokasi tugas penempatan mereka di Kalimantan Barat sehingga banyak dari mereka yang mengundurkan diri

Persoalan Pendidikan adalah persoalan bangsa Indonesia, Persoalan kita semuanya, dan tanggung jawab kita semuanya. Kalimantan Barat sangat kekurangan guru dan biarkan pemerintah pusat turun tangan mengatasi problematika kekurangan guru di daerah yang salah satu upaya jalan keluarnya adalah dengan pelaksanaan program Guru Garis Depan (GGD) ini.  


Seperti yang diungkapkan oleh presiden Jokowi, mengapa program ini harus dilakukan karena Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, baik dari pulau yang kecil sampai dengan besar yang masih belum memiliki banyak guru, daerah yang masih belum ada jaringan komunikasi ,kurangnya listrik di daerah khususnya setiap kabupaten yang tentunya masih sangat memerlukan tenaga pendidik. (Dari berbagai Sumber)


Referensi :


  • Pendaftaran CPNS Khusus Guru Garis Depan (GGD) 2017/2018 - http://www.bingkaiberita.com/pendaftaran-cpns-khusus-guru-garis-depan-ggd/
  • Wagub Sayangkan Banyak Peserta Program GGP Yang Mundur - http://www.antarakalbar.com/berita/351736/wagub-sayangkan-banyak-peserta-ggd-yang-mundur
  • Kemdikbud - BKN tetapkan 2.806 SK CPNS Guru Garis Depan -http://www.antaranews.com/berita/640915/kemdikbud--bkn-tetapkan-2806-sk-cpns-guru-garis-depan
  • Ini Penyebab Banyak Guru Garis Depan di Kalbar Mengundurkan Diri - http://pontianak.tribunnews.com/2017/09/28/ini-penyebab-banyak-guru-garis-depan-di-kalbar-mengundurkan-diri

4 comments:

  1. Mantab tulisannya Kang, saya re-write boleh ya? Nanti tetep linknya saya kasih ke sini. Isunya cukup menarik ini untuk dibahas. Ma kasih banyak sebelumnya Kang...

    ReplyDelete
    Replies
    1. @Dwi Wahyudi : Oke silahkan

      Delete
  2. Bukannya ggd sekarang gaji pokoknya dari Pemda ya?

    ReplyDelete
    Replies
    1. @marcellina elen septianti : Wah hampir saja saya terkecoh dengan namanya Sebab saya ada senior waktu saya aktif di sanggar Tari Dayak di Pontianak nama depannya juga Marcellina. Maaf. GGD itu kewenangan Pusat termasuk urusan penggajiannya, dan tidak mengganggu keuangan sekolah

      Delete

Bandara Supadio Pontianak From Bali With Love Selfie Dengan Selebritis
| Copyright © 2013 Asep Haryono Personal Blog