Jual Milagros disini
Loading...

Press Release - (Jangan) Stop Pengiriman TKI Ke Luar Negeri

Catatan Asep Haryono

Dalam  suatu lawatan ke Luar Negeri, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa sebanyak 2,3 juta penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja, dan sebanyak 1,2 juta di antaranya ilegal.  "Dari jumlah itu, banyak sekali yang tersangkut masalah"kata Bapak Presiden.   Lalu beliau menegaskan wacana untuk menghentikan secara tetap pengiriman TKI ke Luar Negeri dengan alasan Harga Diri dan Martabat Bangsa dipertaruhkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) bapak Nusron Wahid setali tinga uang dengan Bapak Presiden.  Beliau menegaskan bahwa (wacana)penghentikan pengriiman TKI Ke luar negeri bisa terwujud pada tahun 2017.   Seanak saya jadi penasaran dan mungkin akan bertanya mengapa
BNP2TKI yang diberikan "tugas" untuk mewujudkan (wacana) pengiriman TKI ke Luar Negeri?  

Memang kalau dilihat dari salah satu VISI dan MISI dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) adalah "Mengisi Peluang Kerja dan Menyiapkan Tenaga Kerja Kompeten Untuk Pasar Kerja Luar Negeri".   Di sini sudah tersirat ada banyak lagi hal hal yang musti dipikirkan kembali jika pemerimtah Indonesia tidak main main dengan wacana penghentian pengiriman TKI tersebut.    Jika benar ingin di stop permanen harus ada konsekuensinya.

Pedagang Asongan berjualan di Graha Pena Pontianak Post
Dimana ada keramaian selalu ada pedagang makanan dadakan. Inikah sektor informal yang dimaksud oleh Pemerintah demi menciptakan lebih banyak peluang kerja bagi rakyat?  Foto Asep Haryono

Dalam amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945 pasal 27 ayat 2 disebutkan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan" dan Ayat 3 nya berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". 

Saya memang bukan ahli tafsir Undang Undang Kenegaraan apalagi Ahli Tata Negara. Saya adalah rakyat Indonesia, rakyat biasa saja yang memberikan pandangan pribadi, pendapat pribadi mengenai (wacana) Penghentian TKI ke luar Negeri    Berkaitan dengan Pasal Pasal UUD 1945 yang saya sebutkan di atas dengan (wacana) penghentian TKI ke Luar Negeri,  saya menyatakan tidak setuju dengan rencana Pemerintah menghentikan Pengiriman TKI ke Luar Negeri.


Jika alasannya Harga Diri dan Martabat Bangsa, tentu banyak lagi yang harus dipikirkan dan tidak sekedar membahas soal kedua hal itu.   Rakyat sudah bersusah payah mencari penghidupan yang layak dengan caranya sendiri.  Dimana tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat 2 dn 3 di atas?.  

Justru saya mempertanyakan dimana "harga dri dan "martabat bangsa" dalam hal ini jika warga negaranya harus hengkang mencari nafkah ke negara lain?   Apakah sudah tidak ada lagi "nafkah" di dalam negeri sendiri sampai rakyatnya harus "lari" ke negara lain untuk mencari sesuap nasi?  

Seperti yang sudah saya singgung di atas para TKI adalah "pahlawan" bagi keluarganya.  Mereka banting tulang bahkan nyawa jadi taruhannya agar bisa dapat nafkah dengan bekerja di luar negeri karena mereka tau bangsa dan negaranya sendiri, INDONESIA, tidak "mau" mengurus nasib mereka.  Resiko bekerja di Luar Negeri tnetu selalu mengintai   Itu pasti ada.  Mulai dari ancaman pelecehan, tindak kekerasan, persoalan Hukum TKI di luar negeri,  Lembaga pengiriman TKI yang nakal dan masih banyak lagi carut marut dunia TKI di Indonesia.

TKI adalah "Pahlawan Devisa" bagi Negara dan "pahlawan" bagi kelarganya sendiri. Sudah selayaknya lah mereka adalah "hero"  (Pahlawan) yang harus dilindungi, diberdayakan dan diberi skill (ketrampilan) yang lebih komprehensif oleh pemerintah kita   Bukan main hantam kromo STOP atau menghentikan tanpa ada solusi altenatif jalan keluarnya. Jangan stop pengiriman TKI Ke Luar Negeri jika belum ada solusi yang bisa ditawarkan kepada rakyatnya  (Asep Haryono).

15 comments:

  1. Buat dulu lapangan kerja dalam negeri yang lebih banyak, baru bicara sutap-stop. he..he..

    Jangan hanya mengumbar harga diri dan martabat bangsa, tapi benarkah kita sudah memberikan perhatian besar untuk bangsa sendiri? Jual saja tuh kursi-kursi mewah di istana dan gedung dewan, uangnya buat modal rakyat miskin.hiks..hiks...

    ReplyDelete
  2. Indonesia memang udah kompleks permasalahannya Kang. kalo berakhir pada penghentian pengiriman TKI, saya sependapat jangan di stop. namun terkait harga diri dan martabat, sebaiknya pemerintah perlu mengatur payung hukum antar negara dimana TKI ditempatkan buat menjaga harga diri n martabat bangsa tsb.

    ReplyDelete
  3. bner mas TKI merupakan pahlawan bagi keluarnya, karena hasil dari menjadi TKI dia bisa menghidupi keluarga mereka di Indonesia.

    ReplyDelete
  4. Seharusnya memang jangan distop, tapi dikelola lebih baik lagi para agen yg menyalurkan TKI

    ReplyDelete
  5. mereka begitu semangat ya mas jadi TKI, mungkin mencari uang dinegri ini sulit atau kurang mencukupi akhirnya lari ke luar negri, saya miris jika dengar berita kayak gini.pemerintah kemana coba?sibuk korupsi atau apa?

    ReplyDelete
  6. Bener banget bang....
    Kebanyakan mereka yang jadi TKI merasa tidak dihargai di negeri sendiri dan merasa rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Pemerintah seharusnya tidak sembarang menyetop tapi harus solusi yang jelas, biar mereka saat dipulangkan tidak malah "jadi yang enggak2".

    ReplyDelete
  7. selama masih susah untuk mencari pekerjaan layak di negeri sendiri maka menrantau ke luar negeri akan selalu menjadi alternatif menggiurkan

    ReplyDelete
  8. kalau di negeri sendiri sudah merasa aman nyaman mungkin keinginan untuk kerja di LN tidak ada lagi, menurut saya semuanya berperan juga antara rakyat dengan pemimpin, kesadaran berdisiplin, kalau pemerintah harusnya menertibkan sampah-sampah yang mengganggu pemandangan di Indonesia, gitu bro

    ReplyDelete
  9. Benar sekali dan saya seruju sama mas asep.. Memberlakukan suatu atuean baru harus mempunyai solusi untuk aturan yang ditinggalkan... Mungkin saat ini masih belum tepat pemberlakuan UU tersebut...

    ReplyDelete
  10. masalanya lapangan kerja di indo sudah memadai blom mas

    ReplyDelete
  11. wah bener banget mas asep kalo dis top mana bisa jalan-jalan ke luar negeri sambil kerja hehe

    ReplyDelete
  12. Yang kita butuhkan sekarang adalah solusi bukan sok aksi, enak aja bilang stop kirim TKI keluar negeri tapi sampai saat ini belum bisa memberikan solusi lapangan pekerjaan yang layak di ibu pertiwi. Maka jangan heran jika sampai sekarang istilah "Garuda di Dadaku, Malaysia di Perutku" masih terus menggema. Hhhmmm...

    ReplyDelete
  13. @danjuf9:15:00 AM

    Perasaan yg di stop itu pengiriman PRT. Itu pun masih lama. Jadi nanti hanya boleh mengirim yg memiliki skill yang di develop oleh balai latihan kerja. Pengiriman TKI masih akan ada, tapi bukan untuk jenis pekerjaan maid/prt. Coba dibaca lagi beritanya ojo separo separo. Pemerintah ngga ngawur kok apalagi ini isu sensitif.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Saya ingin meluruskan Berhati hatilah dalam men JUDGE suatu tulisan, Anda jangan terpancing dengan judul tulisan yang emmang Harus PROVOKATIF. Itulah tulisan yang baik yang memancing penasaran bagi pembacanya.

      Tulisan ini tidak spesifik pada MAID dan PRT,. Saya banyak referensi seperti yang anda sebutkan. Namun inilah arti utamanya. Mari kita DISKUSI. Kalau cuma COPY PASTE dari artikel atau sumber lain, itu berarti anda hanya memindahkan saja, Kemukakan pendapat anda itu baru anda penulis yang baik.

      Saya mengnargai pandangan anda yang menjudge artikel ini spesifik pada MAID atau PRT. Saya menyampaikan pandangan saya inu secara UMUM tidak terbatas pada PRT atau Maid seperti yang anda sebutkan tadi. Karena dalam pandangan saya mereka yang sudah punya "modal" ketrampilan tertentu masih harus mendapat pembinaan lagi dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia).

      Salah satu tugas berat dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) adalah menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas. Semoga pelurusan di sini bisa menjelaskan salah paham dan penafsiran kita yang memang dihormati dan dihargai selalu. Dengan ini saya sudah anggap selesai

      Delete
  14. maaf - maaf nih ya...dengan mengatakan "merendahkan harga diri bangsa" menurut ane justru memberikan stigma bahwa jadi PRT itu rendah/ga ada harga diri.
    Padahal kalo di luar negeri sono, semua pekerjaan itu dihargai loh! Di amerika dan negara2 eropa sana, jadi PRT or ART ,..bahkan jadi tukang sampah itu 'sangat dihargai daripada jadi pengangguran. Ga pernah denger disana ada anak yg mengolok2 temennya karena bapaknya tukang sampah atau ibunya PRT.
    Sepertinya Indonesia harus belajar menghargai apapun jenis pekerjaan selama itu halal dan sah menurut hukum.

    ReplyDelete

| Copyright © 2013 Asep Haryono Personal Blog